Artikel Industri : Standar Berkelanjutan Gagal Dongkrak Ekspor

Penerapan standar keberlanjutan (sustainibility standard) secara global tidak berimbang, sehingga gagal mendongkrak ekspor. Alasannya, beberapa subsektor industri nasional sudah menerapkan standar ini, sedangkan negara lain belum.

“Alhasil, penerapan standar ini tidak berdampak signifikan bagi industri dalam negeri yang sudah menerapkan,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (3/5).

Dia menegaskan, standar berkelanjutan bagi industri terkait dengan lingkungan, kualitas, akses pasar dan biaya untuk mengimplementasikannya. Standar ini berpotensi membuka akses pasar baru. Namun, hal itu tidak bisa terjadi lantaran tak semua negara menerapkannya. “Kami harap yang memegang sustainability standard menerapkan fair trade, bukan political trade,” kata Airlangga.

Airlangga mengklaim sebagian besar industri di Indonesia sudah melakukan standar keberlanjutan tersebut. Namun, negara lain tidak diwajibkan mengikuti standar tersebut, seperti Malaysia dan Vietnam.

Dia mencontohkan, tidak setaranya penerapan standar global terlihat pada produk hasil hutan, seperti furnitur danmebel. Untuk kedua produk tersebut, pemerintah menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) secara mandatori untuk industri kayu dari hulu hingga hilir.

Begitu juga dengan produk sawit dan turunannya yang memiliki standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Namun, demikian Menperin, produk-produk dengan sertifikat tersebut tidak mendapat harga premium dan keistimewaan di mitra dagang…

Selengkapnya dapat dibaca disini : http://www.kemenperin.go.id/artikel/…